Pada hari Senin, 29 Juni 2026, pukul 10.30 WIB s.d. 11.20 WIB, Kejaksaan Negeri Bondowoso menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bondowoso yang bertempat di Ruang Graha Paripurna DPRD Kabupaten Bondowoso. Rapat tersebut mengagendakan Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Bondowoso atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pelaksanaan rapat paripurna ini merupakan agenda konstitusional yang secara berkala dilaksanakan sebagai bagian dari program kerja DPRD Kabupaten Bondowoso dalam rangka mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan daerah yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyampaiannya, Pemerintah Kabupaten Bondowoso melaporkan berbagai capaian pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, termasuk keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-12 (dua belas) kalinya secara berturut-turut. Capaian tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Keberhasilan tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran proses pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 bersama Badan Anggaran DPRD dan fraksi-fraksi dewan pada tahapan selanjutnya. Namun demikian, keberadaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp145,1 miliar tetap memerlukan perhatian dan pengawasan guna memastikan efektivitas penyerapan anggaran, optimalisasi pelaksanaan program pembangunan, serta pencegahan potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Melalui kehadirannya dalam kegiatan tersebut, Kejaksaan Negeri Bondowoso terus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas demi kemajuan pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bondowoso.